Ramai Soal Uang Dividen di SBN, Pakar Jelaskan Logika Investasi Global ala Danantara : Financial News Asia

Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia) didirikan dengan tujuan menjadi “mesin investasi nasional”.

Tujuannya untuk membantu menggerakkan ekonomi tanpa perlu membebani APBN.

Danantara memiliki hak untuk menerima aliran dana dari dividen BUMN setiap tahun dengan angka hingga ratusan triliun rupiah.

Dana ini diamanatkan untuk digunakan memperkuat sektor produktif, industri masa depan, dan pembangunan yang bernilai tambah.

Namun, Menteri Keuangan sekaligus Dewan Pengawas Danantara, Purbaya Yudhi Sadewa yang mempertanyakan langkah lembaga ini untuk penempatan sebagian dana di Surat Berharga Negara (SBN).

“Anda ini dapat dividen dari BUMN, lalu uangnya diparkir lagi ke SBN. Uang kembali lagi ke pemerintah. Lantas keahlian Anda apa?” ujar Purbaya.

Komentar ini sontak menyulut perdebatan publik mengenai apakah Danantara hanya “memutar uang” tanpa menciptakan nilai tambah yang signifikan.

Menanggapi hal itu, Ajib Hamdani, Analis Kebijakan Ekonomi dari APINDO, menjelaskan bahwa pandangan tersebut perlu ditempatkan dalam konteks yang lebih luas.

Sebab mekanisme penempatan dana serupa lazim diterapkan oleh lembaga sekelas sovereign wealth fund (SWF) di berbagai negara.

Menurut Ajib, penempatan dana di SBN merupakan strategi umum SWF global, terutama pada fase awal pembentukan dana atau ramp-up period.

“Proyek strategis seperti energi baru, infrastruktur, atau industri teknologi tidak bisa langsung dibiayai. Perlu studi kelayakan, koordinasi, dan waktu. Sambil menunggu, dana harus tetap menghasilkan, bukan diam di rekening,” kata Ajib.

Instrumen yang likuid dan berdenominasi rupiah seperti SBN dipilih untuk menjaga nilai modal negara tanpa mengambil risiko yang belum terukur.

Langkah ini, menurut Ajib sebagai langkah jangka pendek untuk memastikan kemampuan jangka panjang.

Meski demikian, Ajib menekankan bahwa alokasi ke pasar publik bukan hanya strategi awal. Porsi investasi di instrumen publik akan tetap dipertahankan secara permanen, meskipun proporsinya akan menurun atau menyeimbang seiring dengan peningkatan alokasi pada investasi langsung di proyek-proyek strategis.

“Ini sudah sangat umum di dunia SWF. Norges, GIC, Temasek, semuanya tetap mempertahankan sebagian portofolio di public markets sebagai jangkar likuiditas dan diversifikasi risiko,” jelasnya.

Ia menambahkan bahwa praktik Danantara juga sejalan dengan lembaga sejenis di dunia.

“Temasek di Singapura, Kuwait Investment Authority, hingga Abu Dhabi Investment Authority juga memulai dengan investasi publik seperti obligasi dan saham sebelum masuk ke proyek sektor riil,” ungkapnya.

Ajib juga mengingatkan adanya perbedaan fokus antar-SWF.

“Tapi tidak semua SWF memiliki fokus yang sama. Ada yang lebih berorientasi pada pelestarian modal, ada pula yang menekankan pembiayaan pertumbuhan nasional,”

Dengan kata lain, pembelian SBN bukanlah penyimpangan, melainkan tahapan normal bagi SWF dalam membangun portofolio dan tata kelola investasi jangka panjangnya.

Ia mengkritik pemahaman publik yang keliru, yang sering mengira dana besar bisa langsung ditanamkan ke proyek.

“Membangun PLTA saja bisa butuh enam tahun konstruksi dan sepuluh tahun untuk impas. Kalau seluruh dana langsung dikucurkan, itu justru berisiko tinggi,”ujarnya.

Selama masa transisi ini, penempatan dana di SBN memiliki fungsi ganda, yakni menjaga likuiditas sekaligus memastikan uang negara tetap berputar di sistem keuangan nasional.

Bahkan, ke depan, komposisi antara public investment dan private investment akan semakin seimbang, mengikuti Strategic Asset Allocation (SAA) yang telah disusun Danantara.

“Public market tetap penting, tapi porsinya akan makin proporsional ketika pipeline proyek strategis mulai jalan,” katanya.

Mengenai isu teknikal seperti sekuritisasi dan penggunaan aset sebagai jaminan untuk pembiayaan lanjutan, Ajib berpendapat bahwa hal tersebut membutuhkan pembahasan dan kanal komunikasi yang berbeda.

“Hal-hal seperti itu butuh pembahasan tersendiri, karena sifatnya teknis dan melibatkan aspek prudensial. Tapi secara prinsip, semua dilakukan dalam kerangka tata kelola yang hati-hati,” jelasnya.

Ia menutup penjelasannya dengan menekankan bahwa kritik publik terhadap Danantara seharusnya menjadi momentum untuk meningkatkan literasi mengenai peran dan mekanisme kerja SWF.

“Sovereign wealth fund itu bukan lembaga yang mencari untung instan. Mereka menjaga nilai aset negara lintas generasi,”katanya.

Mandat utama Danantara tetap, yaitu membiayai industrialisasi dan memperkuat kemandirian ekonomi.

“Tapi untuk sampai ke sana, perlu waktu dan proses yang jelas. Dan semua itu sedang dibangun sekarang,”pungkasnya.

Tags: Danantara, investasi, SBN, swf